JAKARTA-Gerakan Rakyat Galang Kemajuan (GERAK GAMA) menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia akan bersama-sama menolak politik dinasti.
Alasannya, praktek politik dinasti ini merusak demokrasi dan agenda reformasi 98 yang diperjuangkan darah dan nyawa.
Hal ini disampaikan Ketua Umum GERAK GAMA Afifudin dalam diskusi nasional, dengan tema Gerak Cepat Menuju Indonesia Emas 2045, di Hotel Sofyan Betawi, Menteng Jakarta, Senin 20 November 2023.
Selain Afifudin, hadir dalam diskusi politik akal sehat ini pengamat hukum Tata Negara Wishnu Dewanto, SH, MH, Ketua Relawan KERAPU, Danang Girindrawardana, Dr. Dian Assafri, Direktur Eksekutif Study Demokratik Rakyat dan aktifis 98, Julia Putri Noor dan aktifis perempuan Angrondewi Intan Windarti.
Afifudin menjelaskan Indonesia mendapatkan bonus demografi pada 2045 mendatang.
Namun untuk mencapai kejayaan Indonesia Emas sebagaimana yang dicita-citakan bersama dan menjadi idaman kaum milenial Indonesia maka bangunan menuju kesana harus berawal pada pemilu 2024 yang bersih dan demokratis.
Karena kalau pemilihan presiden tidak menggunakan politik akal sehat dan hati nurani, maka tidak menutup kemungkinan justru akan masuk kelubang kehancuran.
Afif menyampaikan kalau demokrasi menjelang Pemilu 2024 harus menghasilkan kepemimpinan yang bagus berdasar azas meritokrasi.
Karenanya, rakyat Indonesia harus cerdas memilih pemimpinnya.
“Pilih pemimpin bukan karena pada kepentingan diri dan kelompoknya semata apalagi berdasar hal-hal yang bersifat transaksi,” jelasnya.
Sebab kata Afifudin, persoalan bangsa ditengah percaturan global semakin kompleks.
Untuk itu, membutuhkan kepemimpinan yang kuat, tegas dan bersih serta memiliki rekam jejak yang bagus bukan atas rekayasa aturan atau pernah terlibat dalam urusan HAM dan juga pernah memainkan politik identitas.
Hal senada disampaikan pengamat hukum Tata Negara Wishnu Dewanto, SH, MH.
Dia menjelaskan bahwa Demokrasi menuju pemilu 2024 banyak keanehan yang menabrak undang-undang dan memaksakan kepentingan melalui instrumen kekuasaan.
Hal ini membuat semua rakyat menjadi curiga terhadap pelaksanaan pemilihan capres-cawapres 2024.
Apalagi, ada skenario pemanfaatan kekuasaan untuk kepentingan penguasa.
Hal ini tentu melanggar hukum konstitusi juga menabrak nilai dan etika.
