“Kami juga mendesak Pemerintah Indonesia agar tidak lepas tanggung jawab dalam melindungi nasib kaum tani dari ancaman kaum pemodal yang merampas tanah dan sumber-sumber agraria petani. Disamping itu, Pemerintah Indonesia harus tegas dan konsisten sikapnya untuk tidak merundingkan, menandatangani bahkan meratifikasi perjanjian perdagangan bebas dan investasi yang mengebiri nasib petani dan pertanian nasional,” pungkasnya.
Scroll untuk lanjutkan membaca.
Halaman :
