Makanya, kata Noorsy lagi, RUU ini tidak mengadopsi sistem pembayaran berbasis nasional.
Namun kalau RUU ini pada akhirnya lolos, dalam pendekatan globalisme, jelas bangsa ini akan terjerat.
Noorsy mendesak DPR agar mengembalikan RUU ini kepada pemerintah.
Scroll untuk lanjutkan membaca.
“Kembalikan kepada pemerintah,” tegasnya sambil menyarakan agar DPR bisa mendoronf BPK untuk melakukan audit semua perjanjian perdagangan luar negeri. “Dengan audit perjanjian perdagangan ini, maka kita bisa menentukan dimana posisi kita sesungguhnya di APEC,” ungkapnya.
Halaman :
