JAKARTA-Ketua Badan Anggaran DPR, Said Abdullah mengatakan arah kebijakan belanja negara pada 2023 menyasar 6 agenda penting, diantaranya yakni:
(1) melanjutkan agenda peningkatan kualitas SDM sebagai keniscayaan untuk meraih Visi Indonesia Emas 2045,
(2) percepatan pembangunan infrastruktur untuk transformasi ekonomi,
(3) revitalisasi industri untuk meningkatkan nilai tambah dan ekspor,
(4) memperbesar adaptasi teknologi hijau dan pengembangan energi baru dan terbarukan sebagai jalan transformasi energi,
(5) antisipasi dan mitigasi segala resiko eksternal dan internal,
serta (6) peningkatan efisiensi belanja negara yang bertumpu pada result base.
Lebih jauh kata Said, guna menopang arah kebijakan diatas, maka Badan Anggaran DPR bersama dengan Pemerintah menyepakati besaran Belanja Negara sebesar Rp3.061,2 triliun, atau ada selisih (naik) Rp19,4 triliun dari usulan pemerintah sebesar Rp3.041,7 triliun.
Belanja Negara terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.246,5 triliun atau naik Rp16,4 triliun dari usulan semula pemerintah dan Transfer ke Daerah sebesar Rp814,7 triliun atau naik Rp3 triliun dari RAPBN 2023.
Adapun Belanja Pemerintah Pusat terdiri dari;
1. Belanja K/L sebesar Rp.1.000,84 triliun, jumlah tersebut meningkat Rp7,67 triliun dari usulan pemerintah dalam RAPBN Tahun 2023.
