JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto telah mengirimkan Surat Presiden Republik Indonesia nomor R60/PRES/11/2024 tanggal 4 November 2024 hal calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK masa jabatan 2024-2029 ke DPR.
Dengan demikian, DPR memiliki kewajiban untuk segera melakukan uji fit and proper kepada nama-nama calon Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK.
Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah mengatakan partainya menghargai keputusan Presiden Prabowo yang meneruskan calon calon Pimpinan dan Dewas KPK yang proses rekruitmennya pada masa Presiden Joko Widodo.
“Kami telah melakukan profilling, dan penelusuran dari rekam jejak nama nama yang menjadi calon Pimpinan dan Dewas KPK. Meskipun Pimpinan dan Dewas KPK dipilih secara political appointee, namun Fraksi PDI Perjuangan di DPR akan menggunakan kewenangannya untuk memilih calon Pimpinan dan Dewas KPK secara profesional. Kami akan melibatkan kalangan aktivis masyarakat sipil yang selama ini memiliki atensi, dan melihat rekam jejak para Pimpinan dan Dewas KPK. Kami akan libatkan mereka”, kata Said Abdullah, anggota DPR yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan.
“Kami akan membuka pintu selebar-lebarnya bagi masyarakat luas, akademisi, para pegiat anti korupsi untuk memberikan masukan, dan data yang penting, agar kami di DPR, setidaknya Fraksi PDI Perjuangan DPR dapat memilih calon Pimpinan dan Dewas KPK yang terbaik yang diajukan oleh Presiden. Meskipun kami menyadari bahwa saat ini ada penurunan ketidakpercayaan masyarakat terhadap KPK, terutama sejak revisi UU KPK, serta banyaknya aduan etik dari masyarakat terhadap Pimpinan KPK” ujar Said Abdullah.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
WA Channel
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
