JAKARTA – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah mengatakan Pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) dan RKP Tahun 2025 memiliki nilai yang sangat penting dan strategis, mengingat tahun 2025 menjasi periode pertama pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Hal ini sekaligus tahun pertama pelaksanaan RPJMN Tahun 2025-2029.
Oleh sebab itu, setiap kebijakan yang dihasilkan dalam pembicaraan pendahuluan dan RKP Tahun 2025, akan menjadi baseline dan kerangka kerja dimulainya pemerintahan baru nantinya.
“Kita telah mendiskusikan banyak hal terutama dalam ranah Kebijakan Fiskal, Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan, kemudian kebijakan belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah (TKD) serta Rencana Kerja Pemerintah dan Prioritas Anggaran RAPBN TA 2025,” ujar Said saat Rapat Kerja Banggar DPR RI dengan Pemerintah dan Bank Indonesia Penyampaian Dan Pengesahan Laporan Panja-Panja Dalam Rangka Pembahasan Kem Ppkf dan RKP Tahun 2025 di Jakarta, Kamis (4/7).
Dalam rapat Panja tersebut jelasnya DPR dan pemerintah menyepakati setiap target, sasaran dan kebijakan pembangunan serta catatan panja agar memberikan ruang yang lebar bagi Pemerintahan baru nantinya untuk menjalankan setiap program unggulan sebagaimana yang terdapat dalam visi misi Presiden terpilih.
