Hanya India, Thailand, Amerika Serikat dan Arab Saudi yang menunjukkan tren level PMI yang ekspansif. Atas hal ini pemerintah perlu mengantisipasi bila terjadi pelambatan ekspor Indonesia ke depan.
Sejauh ini pada kuartal 1 2023 menunjukkan kinerja ekonomi nasional memuaskan.
Perekonomian bisa tumbuh 5,03 persen (yoy).
Capaian ini lebih baik dibandingkan negara negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, Korsel, Zona Eropa.
Pertumbuhan ekonomi mereka masih tertahan rata rata di bawah 2 persen.
Geliat pertumbuhan ekonomi paling tampak di sektor transportasi dan pergudangan hingga mencapai 15,9 persen, hotel dan restoran 11,6 persen.
Pertumbuhan kedua sektor tersebut tentu saja efek dari kegiatan mudik lebaran 2023 dan dicabutnya kebijakan pembatasan sosial oleh pemerintah.
Menurut Said, tantangan ke depan, bahwa pemerintah harus bisa memacu lebih pertumbuhan sektor pertanian yang hanya 0,3 persen, padahal sektor tersebut bagian dari sektor primer untuk memperkuat kemandirian pangan.
Sejak tiga tahun terakhir pemerintah telah menggelontorkan anggaran ketahanan pangan yang terus meningkat seperti pembangunan bendungan, perbaikan jaringan irigasi, subsidi pupuk, dan lain-lain.
Said juga mendorong, pemerintah memacu sektor manufaktur. Meski manufaktur tumbuh di level 4,4 persen, namun hal itu lebih rendah dari tahun lalu yang mencapai 4,9 persen.
Padahal manufaktur dinilai penting untuk melihat dampak lebih jauh dari kebijakan hilirisasi yang terus digelorakan oleh Presiden Jokowi. Agenda strategis tersebut harus menjadi perhatian, mengingat akan memberikan nilai tambah yang besar terhadap ekonomi dan lapangan kerja.
Pada program perlindungan sosial, pemerintah perlu terus menyempurnakan basis data penerima keseluruhan program perlindungan sosial, agar tepat waktu dan tepat sasaran, sehingga program perlinsos memiliki peran optimal untuk melindungi rumah tangga miskin dari guncangan ekonomi seperti inflasi, maupun untuk me-leverage ekonomi mereka lebih baik.
“Pemerintah juga perlu terus mengakselerasi seluruh pembangunan infrastruktur, khususnya proyek Ibukota Negara Nusantara.
Sebab selain menjadi mandat undang undang, hal ini akan menjadi tonggak penting bagi perubahan kultur kerja pemerintah pusat di IKN, sebagaimana yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi.
Porsi terbesar pembiayaan IKN adalah melalui skema KPBU, oleh sebab itu identifikasi aset aset pemerintah yang masuk skema KPBU harus segera dijalankan,” pungkas Said.***
