Ketua DPP PDI Perjuangan ini menguraikan modus yang seringkali terjadi para kartel menghentikan sementara pasokan (supply) dengan cara menimbun.
Akibatnya terjadi kelangkaan barang dan harga di pasar tinggi.
Alhasil, pemerintah dituntut untuk menyeimbangkan harga, sementara cadangan pangan milik pemerintah yang ada di Bulog tidak memadai.
Konseuensinya pemerintah harus membuka keran impor, yang dalam prosesnya juga tidak bisa lepas dari campur tangan kartel.
“Saya kira, kebijakan impor barang harus dibenahi, khususnya pangan kedepan lebih baik. Hal ini penting agar kedepan tidak menimbulkan perselisihan di WTO, tidak korup dan yang lebih penting lagi menjadi daya topang tumbuh kembang perekonomian dalam negeri secara berkelanjutan,” pungkasnya.
Komentari tentang post ini