“Bila jauh-jauh hari PLN bisa memperbaiki perencanaan stok batubara, maka Kementerian ESDM tidak serta merta menarik rem mendadak, melarang ekspor batubara,” tuturnya.
Dengan perencanaan stok batubara yang tidak baik dari PLN, akibatnya kenaikan HBA tidak dapat menjadi berkah bagi perusahaan dan negara.
Padahal melalui ekspor batubara negara menikmati tingginya pendapatan negara.
Bahkan setelah 12 tahun Indonesia shortfall pajak, tahun 2021 kemarin penerimaan perpajakan tembus 100 persen dari target.
Sumbernya berasal dari naiknya harga harga komoditas utama dunia, salah satunya batubara.
Lebih lancet, Ketua DPP PDI Perjuangan ini berharap PLN dan Kementerian ESDM secepat mungkin wajib membenahi manajemen suplai batubara ini, agar larangan kebijakan eskpor batubara tidak berlangsung lama.
Kebijakan rem mendadak ini sangat tidak baik bagi iklim usaha.
Padahal Presiden Joko Widodo rela melakukan banyak hal agar iklim usaha tumbuh subur.
“Kebijakan seperti ini kita minta tidak terulang lagi dimasa mendatang,” tegasnya.
Untuk itu, Said meminta PLN harus melakukan efisiensi. Ketiadaan pesaing, karena PLN hanya menjadi pemain tunggal listrik nasional membuat PLN tidak kompetitif, malah cenderung merugi dan senantiasa menyusu kepada APBN.
