JAKARTA-Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah menyerahkan sepenuhnya keputusan melakukan perombakan kabinet atau reshuffle kepada Presiden Joko Widodo.
Pasalnya, partai moncong putih ini tidak dalam posisi menentukan siapa saja yang dicopot atau mengisi jabatan menteri.
“Kan Bapak Presiden (Jokowi) sendiri yang mengumumkan bahwa akan ada reshuffle, ya monggo. Siapapun bagi kami, kami tidak punya potensi oke kalau Bapak Presiden mau reshuffle si A, reshuffle si B, kami tidak dalam posisi itu,” ujar Said kepada wartawan, Senin (30/1).
“Karena kalau kami kemudian masuk, partai A, partai B partai C itu mendikte Bapak Presiden, kami tidak akan melakukan itu,” imbuhnya.
Terkait kebiasaan Jokowi melakukan reshuffle kabinet di Rabu pon, Said juga mengatakan tidak dalam posisi mempertanyakan.
Menegaskan kembali apa yang disampaikan Sekretaris Jenderal DPP PDIPerjuangan Hasto Kristiyanto sebelumnya, Said mengatakan Jokowi memang punya kebiasaan melantik di hari Rabu pon.
Oleh sebab itu, Said mengatakan PDI Perjuangan menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Jokowi, termasuk apakah reshuffle dilakukan pada Rabu (1/2), tepat di Rabu pon sesuai penanggalan Jawa.
“Begini, Pak Sekjen PDI Perjuangan (Hasto) juga menyampaikan bahwa kebiasaan beliau, Bapak Presiden kita itu, kalau melantik dan sebagainya, biasanya di hari Rabu pon. Dan itu sesuatu yang biasa dan bagi saya itu konvensi Bapak Presiden. Kan bapak presiden sukanya Rabu pon ya sudah Rabu pon. Kan kita tidak akan mempertanyakan kenapa hari Rabu, kan tidak!,” tegas Said.
Sebelumnya, Jokowi sudah angkat bicara mengenai isu reshuffle kabinet dilakukan pada Rabu 1 Februari 2023.
Selama ini Rabu pon sering dihubungkan dengan kebiasaan Jokowi melakukan reshuffle kabinet.
“Masa? Rabu Pon, benar? Ya nanti tunggu saja,” kata Jokowi usai menghadiri kick off Keketuaan ASEAN Indonesia 2023 di di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, Minggu (29/1).
Sementara itu, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengatakan, reshuffle seharusnya dilakukan tidak sekedar politis semata.
Cak Imin menegaskan, partainya tidak dalam posisi mendorong Jokowi untuk melakukan reshuffle.
Sebab reshuffle merupakan kewenangan Jokowi.
“Reshuffle hendaknya tidak sekadar politis, tapi meningkatkan kinerja pemerintah,” kata Cak Imin di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin (30/1).
