JAKARTA-Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, MH Said Abdullah meminta pemerintah agar selektif dan kalkulatif dalam menjalankan kebijakan fiskal, termasuk insentif perpajakan.
Dengan amunisi terbatas, kebijakan fiskal harus benar-benar memiliki dampak bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
“Saya kira, rencana insentif pajak terhadap ritel dan pariwisata untuk menggaet wisatawan mancanegara (wisman) belum tepat. Industri ritel bahkan sebelum pandemi telah mengalami kontraksi karena pergeseran perilaku masyarakat yang memilih memanfaatkan e-commerce,” jelasnya di Jakarta, Senin (10/5).
Demikian pula sektor pariwisata, sepanjang pandemi masih berlangsung, wisman lebih memilih menunda bepergian.
Sehingga berbagai iming-iming diskon tidak akan mengundang minat wisatawan.
Hal itu tampak dalam laporan BPS Triwulan I-2021, dimana jumlah wisman ke Indonesia turun 16,33 persen.
Karena itu, untuk menjaga kelangsungan pertumbuhan ekonomi pada triwulan berikutnya, pemerintah fokus memberi insentif terhadap sektor-sektor yang secara kalkulatif mendongkrak pertumbuhan sekaligus menyerap lapangan kerja.
Komentari tentang post ini