Seperti prediksi Said Abdullahsebelumnya soal rancangan postur APBN 2026, untuk target pendapatan negara sebesar Rp 3.147,7 triliun, pemerintah lebih memilih batas atas dari pembicaraan awal pada Kem PPKF.
Sementara untuk belanja negara, sebesar Rp 3.786,5 triliun menunjukkan pilihan yang berbeda, yakni mengambil angka moderat dari batas bawah dan atas.
Dengan pilihan ini berkonsekuensi prosentase defisit RAPBN 2026 lebih rendah dari tahun 2025, yakni sebesar 2,48% setara Rp. 638,8 triliun.
Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur ini mengatakan tingginya target pendapatan negara yang dipilih oleh pemerintah patut didukung.
Namun demikian, pemerintah harus ekstra hati-hati, terutama dalam hal kebijakan perpajakan.
Apalagi saat ini, ada sensitivitas tinggi ditengah tengah masyarakat, terutama sentimen negatif atas pengenaan pajak tinggi yang naik beratus ratus persen pada Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang diberlakukan di banyak pemda.
“Pemerintah hendaknya hati-hati dan menimbang ulang jika menempuh kebijakan perluasan perpajakan, atau menaikkan tarif perpajakan untuk menguber target pendapatan,” kata politisi asal Sumenep, Madura ini.
Politisi Senior PDI Perjuangan ini pun menyarankan;
Pertama,pemerintah lebih fokus mengejar wajib pajak nakal yang melakukan penghindaran pajak,
