JAKARTA – Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Sumber Daya, Said Abdullah menegaskan DPD PDI Perjuangan Jawa Timur (Jatim) siap melakukan evaluasi terhadap kinerja anggota DPRD.
Karenanya, DPD PDI Perjuangan Jatim mewajibkan setiap anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Provinsi yang menjadi anggota Fraksi PDI Perjuangan untuk melakukan kerja sebagai legislator dengan maksimal.
Hal ini sejalan dengan tuntutan rakyat terhadap kinerja anggota DPR dan DPRD serta Partai Politik untuk lebih baik semakin gencar di suarakan.
“Kami menyadari Partai Politik sebagai organisasi publik berkewajiban dan memiliki tanggungjawab untuk menangkap aspirasi dan tuntutan itu dengan nyata,” ujar Said di Jakarta, Rabu (9/9).
Menurutnya, sebagai bagian dari komitmen melaksanakan tuntutan rakyat agar kinerja DPR dan DPRD serta Partai Politik menjadi lebih baik, dan berbenah terus menerus, DPD PDI Perjuangan Jawa Timur mewajibkan setiap anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Provinsi yang menjadi anggota Fraksi PDI Perjuangan untuk melakukan kerja sebagai legislator dengan maksimal.
Bahkan untuk mengukur kinerja anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan se Jawa Timur bekerja untuk rakyat atau tidak, DPD PDI Perjuangan Jawa Timur membuat mekanisme evaluasi atas kinerja anggota DPRD kabupaten/kota, dan provinsi se Jatim.
