“Target pendapatan dan belanja negara pada RAPBN 2026 yang meningkat sangat menantang bagi pemerintah,” ulasnya.
Apalagi dunia usaha di seluruh dunia harus mulai menyesuaikan diri dengan tarif kebijakan Presiden Trump yang berlaku kepada banyak negara, serta konflik geopolitik yang tak kunjung lerai.
Politisi senior PDI Perjuangan ini menjelaskan didalam negeri, pemerintah belum sepenuhnya berhasil memulihkan daya beli masyarakat yang ditandai melandainya pertumbuhan konsumsi rumah tangga.
Termasuk, pemerintah harus mampu menggantikan penerimaan PNBP yang hilang karena setoran deviden BUMN, sekitar Rp 80 triliun tidak ada lagi paska revisi UU BUMN yang melahirkan Danantara.
Dilain pihak lanjutnya, postur RAPBN 2026 akan menjadi modal penting bagi pemerintah untuk melakukan berbagai program recovery daya beli masyarakat, serta menjaga ekspor kita tetap ekspansif.
Secara perlahan, pelaku usaha bersama pemerintah perlu mencari pasar baru, dan tidak bergantung pada negara negara tujuan ekspor tradisional.
Ketua DPP PDI Perjuangan ini menerangkan RAPBN 2026 juga menjadi milestone kedua bagi pemerintah dalam menjalankan berbagai program strategis, seperti MBG, Kopdeskel, Sekolah Rakyat, pemeriksaan kesehatan gratis, dll, yang secara teknis tidak mudah.
