JAKARTA – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah meminta pemerintah agar lebih fokus pada program yang lebih urgent ditengah kondisi fiskal pada tahun 2025 yang terbatas.
Beberapa agenda kebijakan strategis yang perlu di topang oleh kebijakan fiskal tahun depan, seperti mencakup program kemandirian pangan, kemandirian energi, peningkatan sumber daya manusia (SDM dan infrastuktur.
Hal ini merespon Pidato Presiden Joko Widodo yang menyampaikan Nota Keuangan RAPBN 2025 kepada DPR RI.
Dalam pidatonya, pemerintah mengusulkan asumsi ekonomi makro; target pertumbuhan ekonomi 5,2 persen, Inflasi 2,5 persen, suku bunga SBN 10 tahun 7,1 persen, nilai tukar rupiah Rp. 16.100 /USD, harga minyak mentah Indonesia 82 USD/barel, lifting minyak bumi 6000 ribu barel/hari, dan lifting gas 1.005 ribu barel setara minyak/hari.
Said berharap agar saat pembahasan dengan Banggar DPR nanti, pemerintah menyetujui target pertumbuhan tahun depan minimal 5,4 persen.
Sebab itu angka moderat, dan menjadi modal mengembalikan angka pertumbuhan tinggi seperti masa lalu.
Bahkan Indonesia pernah tumbuh 6-7 persen, seperti yang diharapkan Presiden (terpilih) Prabowo Subianto.
Namun sejak krisis moneter 1998, pertumbuhan ekonomi Indonesia tertahan di 5 persenan hingga kini.
