JAKARTA – Pimpinan Fraksi PDI Perjuangan DPR telah memberi peringatan terhadap anggota-anggota fraksinya untuk memiliki sense of krisis, bisa tepo sliro, dan memerintahkan untuk terus mawas diri.
Sebab DPR adalah etalase, dimana hak rakyat untuk mempersoalkan semua hal yang dianggap menyimpanng dan tidak patut.
“Atas pertimbangan pertimbangan diatas Fraksi PDI Perjuangan DPR RI meminta untuk dihentikan tunjangan perumahan terhadap anggota DPR serta fasilitas lainnya yang diluar batas kepatutan. Dan semua itu akan menjadi pelajaran buat kami ke depannya,” ujar anggota Fraksi PDI Perjuangan, Said Abdullah di Jakarta, Sabtu (30/8).
Menurutnya, Fraksi PDI Perjuangan DPR memandang bahwa politik bukan sekedar rasionalitas dan kesepakatan.
Namun yang harus melekat dalam politik di setiap waktu adalah etik, empati dan simpati.
Oleh sebab itu, mengenai tunjangan terhadap anggota DPR yang menjadi hak keuangan adalah bukan sekedar jumlah, tetapi menyangkut bagaimana dengan nilai nilai etik, empati dan simpai.
Dengan demikian ukurannya tidak cukup kesepakatan antar fraksi mengenai penghapusan tunjangan anggota DPR.
“Tetapi kami mengajak seluruh anggota DPR untuk mengukur diri, apakah dalam situasi seperti ini, di saat rakyat mempertanyakan kinerja DPR, mempertanyakan fungsinya sebagai aspirator, disaat perekonomian rakyat serba sulit, mereka menyabung nasib dijalanan, namun DPR mendapatkan tunjangan yang jumlahnya oleh ukuran rakyat kebanyakan sangat luar biasa,” ujar Said dengan nada tanya.
