JAKARTA–Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah memperkirakan target investasi pada tahun 2024 lebih tinggi dari tahun 2023 atau dari angka Rp 1.400 Triliun menjadi Rp 1.617 Triliun tidak mudah di capai oleh pemerintah karena pertimbangan politik dalam negeri.
Penyebabnya, kondisi politik dalam negeri, terutama konsolidasi kekuasaan hasil pemilu 2024 yang belum terjadi.
Selain itu jelas Said, kondisi global dengan ketegangan global di timur tengah yang makin meluas.
Perang Rusia dan Ukraina yang belum berakhir serta ketegangan Tiongkok dan Amerika Serikat di Asia Timur juga akan menahan arus modal masuk ke Indonesia.
Kondisi ini membuat para investor memiliki banyak analisa sebelum mereka melakukan investasi.
“Dan sudah barang tentu, mereka menghitung seluruh risiko risikonya,” ujarnya.
Dengan demikian, investor global akan lebih memilih berinvestasi di negara-negara konservatif, dengan kondisi ekonominya yang sudah stabil.
“Berdasarkan pada peta politik yang ada, besar kemungkinan pilpres akan berlangsung dua putaran, dan besar kemungkinan juga akan bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) jika melihat kecenderungan tahapan pemilu yang tidak jurdil,” ulasnya.
Politisi senior PDI Perjuangan ini melanjutkan keadaan ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian usaha karena dinamika politik yang cenderung labil.
“Karenanya, di perkirakan, investor akan menunggu, setidaknya setahun setelah pilpres,” urainya.
Ini artinya baru tahun 2025 mereka melihat perkembangan konsolidasi kekuasaan di pemerintahan dan DPR.
Dia menambahkan sepanjang konsolidasi kekuasaan hasil pemilu 2024 belum terjadi, para investor akan lebih menahan diri.
Dari konsolidasi di pemerintahan itulah, pemerintah yang terpilih baru bisa menyusun kebijakan untuk meyakinkan investor.
“Saya kira, target investasi yang tinggi tidak mudah di capai oleh pemerintah,” jelanya.
