Begitu juga dengan alasan berdirinya Semen Rembang berakibat mempengaruhi stabilitas air.
Said menyarankan supaya di teliti kebenaran opini tersebut dan dibuktikan apakah benar membuat debit air berkurang.
Said menganggap, polemik yang terjadi pada Semen Rembang sudah bersentuhan dengan empat hal, antara lain masalah hukum, sosial, bisnis dan kepentingan.
Dari keempat hal tersebut, Said menyoroti masalah kepentingan dan bisnis amat menonjol.
Menurut Said, Semen Rembang harus beroperasi tahun depan, apalagi Presiden Joko Widodo sudah menegaskan tak ada perintah penutupan pabrik.
Said menjelaskan, dapat dibuktikan mayoritas daerah industri semen di Indonesia menjadi lebih sejahtera dan meningkat perekonomiannya.
“Daerah industri semen beroperasi pabrik semen itu rata-rata menjadi maju semua. Beda antara penambangan dengan penambangan semen. Pabrik semen kan yang digali lahan kering, lahan tidak subur,” ucap Said.
Said juga mengapresiasi sikap Gubernur Jawa Tengah yang telah menerbitkan izin lingkungan perubahan kepada Semen Rembang.
Said menuturkan, makna yang harus dipahami dari izin itu adalah pengurangan luas lahan penambangan Semen Rembang sehingga tidak melanggar hukum.
“Pak Ganjar sudah melangkah lebih dulu. Pahami, izin itu pengurangan luas. Jangan tersesat seperti kata para penolak Semen Rembang bahwa izin lingkungan baru,” ujar Said.
