Sebelumnya, salah satu janji Pilpres Jokowi tidak akan menambah utang negara kalau terpilih menjadi presiden.
Namun ternyata hanya bohong belaka.
Terbukti, Jokowi doyan berutang.
Bahkan utang pemerintah terus meningkat selama masa pemerintahan Jokowi.
Ironisnya, kenaikan utang ini tidak diimbangi oleh pertumbuhan penerimaan negara dan rasio pajak yang seharusnya mengikutinya.
Menurutnya, pertumbuhan utang pemerintah lebih tinggi daripada rasio pajak.
Bahkan, dalam sepuluh tahun terakhir, kinerja rasio pajak tidak mengalami peningkatan yang signifikan, bahkan cenderung menurun, meskipun pemerintah telah melaksanakan program pengampunan pajak atau tax amnesty.
Di sisi lain, rasio pajak Indonesia saat transisi pemerintahan pada tahun 2014 adalah 13,1% dari PDB.
Namun, pada akhir 2023, rasio pajak turun menjadi 9,61% dari PDB.
Ketidakseimbangan antara pertumbuhan utang dan rasio pajak akan berdampak pada beban utang yang harus ditanggung oleh pemerintah.
Selain itu, indikator pengelolaan utang pemerintah juga telah melampaui batas yang direkomendasikan.
Menurutnya, tumpukan utang ini menjadi bom waktu bagi masa depan Indonesia.
“Ini disebabkan tata kelola keuangan negara yang amburadul,” terangnya.
Gagal Bangun Politik Bersih
Selain gagal membangun politik yang bersih, Sasmito yang juga pemrakarsa Gerakan Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) ini menilai pemerintahan ini juga tidak mampu membawa bangsa ini keluar dari jerat kemiskinan.
