JAKARTA– Ketua Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Keuangan Negara (LPEKN), Sasmito Hadinegoro meminta pemerintah menjelaskan secara transparan dan akuntable alokasi Dana Bantuan Sosial (Bansos) 2024 yang nilainya sangat fantastis sebesar Rp 497 Triliun.
Hal ini penting mengingat dana jumbo Bansos ini bersumber dari APBN yang dikumpulkan dari uang pajak yang disetor ke kas negara dengan ngos-ngosan dari penghasilan rakyat.
“Sebagai Ketua Gerakan Hidupkan Masyarakat Sejahtera, saya kira, wajib hukumnya kita tau, kemana saja uang Bansos itu mengalir. Ingat ini uang rakyat. Dengan penghasilan yang tidak seberapa, mereka bayar pajak. Jangan zholimi rakyat,” tegas Sasmito.
Sebelumnya, dalan Rapat Kerja Kemensos dan Komisi VIII DPR, kucuran bansos ini menjadi debat hangat.
Sejumlah Anggota DPR, mencecar Mensos, Tri Rismaharini soal banyaknya bansos yang dikucurkan jelang Pemilu 2024.
Namun Menteri Sosial, Tri Rismaharini menepis tudingan bansos yang dikucurkan pemerintah untuk kepentingan politik jelang pemilihan Pemilu 2024.
Komentari tentang post ini