“Langkah ini demi menjaga harga diri bangsa, sebagai bangsa yang bermartabat dan berwibawa. Justru, tidak rugi kita memutuskan hubungan diplomatik,” terangnya.
Saat ditanya kenapa pemerintah SBY tidak bersikap, menurut Anhar, hanya Soekarno yang memahami apa itu arti kedaulatan.
“Sejak itu, tidak ada pemimpin Indonesia, yang memahami kedaulatan lagi,” tukasnya.
Sementara itu, Ketua KKUB, Batara Hutagalung, menegaskan dirinya menolak permintaan maaf Belanda terkait kasus pembataian di Sulawesi Selatan.
Apalagi hal itu menyangkut martabat bangsa, terkait genoside.
“Jadi, ini bukan soal ganti-mengganti, melainkan untuk menegakkan kedaulatan,” tuturnya.
Menurut Batara, langkah permintaan maaf Belanda melalui kompensasi pemberian uang hanyalah sebagai bentuk penghinaan, dan itu bukan konsep KUKB.
“Kita tak akan minta kompensasi. Karena utang nyawa tak bisa dinilai dengan uang. Itu hanya akal-akalan Belanda saja,” paparnya
Diakui Batara, kompensasi pemberian uang dianggap sebagai aksi Belanda untuk mengadu-domba sesama korban pembataian.
“Apalagi menyebut beberapa orang dari ribuan korban, apakah itu tak akan menimbulkan konflik sosial. Ditambah lagi ahli warisnya kini belum didata secara akurat,” ujarnya.
