DPR jelasnya berkomitmen membantu pembanguan infrastruktur pendukung di Labuan Bajo, termasuk pengembangan bandara udara Komodo menjadi bandara berskala internasional.
“Yang menyangkut pengembangan bandara Udara Komodo dan semua kebutuhan infrastruktur termasuk memperpanjang landasasan menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Komisi V DPR,” terangnya.
Saat ini tuturnya Surat Keputusan tentang Penetapan Bandara Udara Komodo sebagai Bandara Internasional sedang dalam proses. “Sebelum 2019 itu harus selesai. Kan target kunjungan wisatawan 20 juta itu sampai 2019,” imbuhnya.
Ketika ditanya soal besaran anggaran pembangunan infrastruktur di Mabar ini, politisi Partai Golkar ini enggan memberi angka pasti. Yang jelas ujarnya, sangat tergantung instansi teknis terkait. “Itu hal teknis. Intinya, dukungan anggaran akan diberikan sebagai konsekuensi telah ditetapkan sebagai tujuan wisata. Jadi,harus disokong dengan anggaran agar semua kebutuhan dipenuhi,” tambahnya.
Untuk itu, dia berharap agar Pemda Mabar harus terus melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan DPR. “Yang harus disiapkan pak Bupati Mabar adalah memberikan kemudahan baik dari soal lahan, akses jalan, air bersih, saluran, drainase dan penataan kota,” tegasnya.
