“Yang akhirnya berdampak pada iklim bisnis dan usaha di Indonesia serta mengaburkan program besar pemberantasan Korupsi ribuan triliun yang dilakukan Riza Chalid dan antek anteknya,” tandas Anshor.
Anshor menduga kuat ada penumpang gelap yang ingin memanfaatkan agenda Reformasi Polri untuk mengacaukan negara. Termasuk, kata dia, ada pihak-pihak yang menghembuskan wacana perubahan kedudukan Polri tidak lagi di bawah Presiden tetapi di bawah Kementrian
“Saya kira ini indikasi yang sangat kuat bahwa memang penumpang gelap ingin memanfaatkan program Reformasi Polri dari Presiden Prabowo,” tutur dia.
Anshor mengimbau masyarakat tidak terpancing dan terjebak pada narasi-narasi yang dibangun oleh kelompok-kelompok yang ingin menciptakan chaos. Menurut dia, reformasi bukanlah agenda untuk mengubah tata negara terkait kedudukan Polri di bawah Presiden tetapi sebagai keputusan politik untuk mengembalikan fungsi kontrol masyarakat terhadap Polri
“Dalam agenda Reformasi Polri sepertinya ada penumpang gelap yang ingin memanfaatkan situasi kegalauan politik yang dapat membahayakan eksistensi negara, ideologi negara termasuk eksistensi NKRI itu sendiri,” tegas dia.
Anshor Mumin menegaskan tujuan utama reformasi Polri adalah mentransformasi institusi kepolisian agar lebih profesional, akuntabel, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta menghormati hak asasi manusia. Reformasi Polri bukanlah agenda parsial demi kepentingan politik pihak tertentu termasuk mengubah kedudukan Polri.
