Yang menarik kata Riza Damanik, dalam transisi dari pemerintahan SBY ke Jokowi, perubahan itu sendiri tak selalu direspon baik oleh nelayan. Sehingga kebijakan pemerintahan Jokowi saat ini justru menurunkan tingkat penjualan ikan nelayan. “Kebijakan nasional itu ternyata berimpliaksi kepada nasib nelayan. Karena itu, kebijakan itu harus diikuti partisipasi masyarakat nelayan,” ungkapnya.
Dulu kata Riza, pemerintahan SBY memberi bantuan jejaring, kapal, penangkap ikan dan lain-lain, tapi karena tidak diikuti partisipasi nelayan dan masyarakat, maka gagal. Padahal, pemerintahan yang baik itu kalau ada transparansi dan partisipasi masyarakat. “Jadi, RUU ini harus mengamankan laut. Jangan sampai seperti pertanian di mana tanah pertanian makin sempit akibat digerus properti, perkantoran, hotel dan sebagainya. Apalagi, pembudi daya ikan dan petambak garam yang dulu mencapai ratusan, kini tinggal sekitar 70-an posline,” pungkasnya. **aec
