JAKARTA-Dewan Perwakilan Daerah (DPD) meminta pemerintah agar alokasi RAPBN 2016 lebih menekankan pada aspek pembangunan daerah yang berbasis fokus sektor unggulan dan pemerataan kewilayahan. “Pembangunan daerah dan masyarakat meliputi penentuan target jumlah penduduk miskin dan pengangguran,” kata Wakil Ketua Komite IV DPD RI Ajip Pandidang di Jakarta, Rabu (24/6/2015).
Selain itu, kata Ajip, penyerapan tenaga kerja di berbagai daerah juga ditekankan dalam bentuk usulan kebijakan fiskal yang akan diterapkan tahun 2016 untuk perpajakan. “Kebijakan fiskal tersebut berupa pemberian insentif fiskal yang diberikan kepada sektor-sektor yang terkena dampak luas bagi penyerapan tenaga kerja di daerah,” tambahnya.
Menurut Ajip, adanya penetapan target pajak yang realistis dan penggalian potensi pajak di sektor ekonomi kreatif serta penataan pengaturan pajak yang yang lebih baik, akan dapat membentuk penyerapan tenaga kerja melalui sektor industri yang profesional.
Senator asal Sulsel, usulan pertimbangan lain yang diberikan oleh DPD RI adalah mendesak Pemerintah untuk konsisten mengalokasikan prioritas anggaran belanja Pemerintah Pusat berdasarkan fokus pembangunan manusia, sektor unggulan, dan pemertaan kewilayahan. Hal tersebut diwujudkan melalui usulan pengaturan harga dan subsidi BBM terkait profesi nelayan, subsidi pupuk dan benih untuk petani dan subsidi beras raskin dengan diversifikasi komoditas dari beras ke komoditas pangan lainnya. *aec
