Oleh: Emrus Sihombing
Baru-baru ini, sebagai contoh, kebijakan minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO) tidak termasuk komoditas dalam larangan ekspor.
Tidak lama kemudian, bahkan masih termasuk hitungan jam, pemerintah meralat, bahwa CPO juga termasuk ikut dilarang.
Dari unsur komunikasi, setiap kebijakan pemerintah, merupakan unsur pesan komunikasi.
Ketika kebijakan pemerintah berubah dari satu kutub ke kutub komunikasi yang berseberangan, seperti diperbolehkan ekspor menjadi dilarang ekspor, maka sangat berpotensi semakin menggerus kepercayaan publik kepada pemerintah.
Karena itu, kredibilitas source (sumber) dan pesan dari pemerintah bisa terganggu dan cenderung ke arah menurun (negatif).
Perbedaan kebijakan tersebut, menurut hemat saya, boleh jadi belum melalui proses pembicaraan serius, bahasan dan pengkajian secara holistik dan mendalam di internal pemerintah dari aspek kredibilitas unsur-unsur komunikasi yaitu sumber, pesan, saluran, khalayak dan efek yang mungkin terjadi.
Ini sebagai fenomena dan petunjuk konkrit bahwa komunikasi publik pemerintah masih lemah dan belum berubah.
Komentari tentang post ini