Oleh: Bambang Soesatyo
Anggota Komisi III DPR RI/ Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia
SELINGKUH penguasa-pebisnis yang selama ini hanya digunjingkan dan ditutup-tutupi, akhirnya ditelanjangi di ruang pengadilan yang menyidangkan perkara suap kuota impor daging. Bunda Putri yang begitu powerfull memfasilitasi selingkuh penguasa-pebisnis di ranjang kartel demi rente untuk sekumpulan orang tamak. Perselingkuhan yang membuat rakyat menderita.
Kalau perkara suap untuk mendapatkan kuota impor daging itu diibaratkan sebuah film yang bertututur tentang perselingkuhan penguasa-pebisnis, harus dikatakan bahwa skenarionya tidak baru. Sejak zaman baheula dan dimana pun, perburuan rente tidak fair memang selalu bermoduskan atau mengandalkan selingkuh penguasa-pebisnis.
Kalau di masa lalu rente didapatkan dengan pemaksaan terbuka atau kewajiban membayar upeti kepada penguasa, perburuan rente secara tidak fair di era modern dilakukan tertutup. Biasanya, dibungkus dengan skenario kebijakan atas nama kepentingan umum tetapi diarahkan untuk menguntungkan segelintir orang yang bersekutu dalam kartel. Dalam kasus daging sapi, (kebijakan) impor harus dilakukan karena terjadi kelangkaan di pasar dalam negeri. Namun, daging sapi impor itu harus dijual dengan harga sangat mahal di pasar lokal agar semua pihak yang ‘berjasa’ menggolkan kebijakan impor daging sapi mendapatkan rente. Para pihak itu bersekutu dalam kartel impor daging sapi.
Begitu juga proses dan mekanisme dalam menangani kelangkaan sejumlah komoditi pangan lainnya. Sekelompok orang, meliputi oknum penguasa, pebisnis, dan calo, bersekutu membentuk kartel. Melalui instrumen atau saluran resmi pada institusi pemerintah, kartel akan mengemukakan alasan-alasan yang masuk akal tentang urgensi impor sebuah komoditi. Pada tingkat harga berapa komoditi pangan itu akan dijual di pasar dalam negeri, itu persoalan lain.
Ironisnya, ketika mekanisme pasar menyebabkan harga komoditi impor bersangkutan menjadi sangat mahal, institusi pemerintah seperti tak berdaya. Bahkan cenderung tak peduli. Mestinya, bersamaan dengan diterbitkannya izin impor, selayaknya ada perjanjian antara pemerintah sebagai regulator dengan importir. Perjanjian yang menetapkan bahwa komoditi impor itu harus dijual di pasar lokal pada tingkat harga yang moderat alias terjangkau konsumen kebanyakan. Mekanisme ini rupanya ditiadakan sehingga harga daging sapi tetap saja sangat mahal menjelang perayaan lebaran belum lama ini. Harga daging mestinya turun jika daging impor itu digunakan mengguyur pasar.
Dalam rentang waktu sangat lama, selingkuh penguasa-pebisnis di Indonesia hanya bisa digunjingkan karena memang selalu ditutup-tutupi. Padahal, khalayak tahu bahwa dibalik lelang sejumlah mega proyek, perselingkuhan itu selalu terjadi. Namun, di luar dugaan, persidangan kasus suap impor daging sapi di pangadilan Tipikor Jakarta baru-baru ini menelanjangi begitu detil praktik perselingkuhan itu. Detil perselingkuhan itu tak hanya terbaca dari rekaman pembicaraan telepon para pihak yang diduga terlibat kasus ini, tetapi juga dari kesaksian oral seorang saksi.
