Lebih lanjut, Filep yang kini menjabat sebagai Ketua Komite III DPD RI itu menekankan pentingnya pemerintah pusat dapat melakukan intervensi kebijakan yang mendongkrak keunggulan daerah guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi, agar defisit anggaran tidak berdampak pada kualitas layanan substansial seperti pendidikan, kesehatan dan bertumbuhnya sektor ekonomi kreatif.
“Pada gilirannya, rendahnya anggaran pemerintah daerah untuk pengembangan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, juga akan mengurangi kualitas hidup masyarakat serta menghambat produktivitas sektor-sektor ekonomi lokal. Akibatnya, daya tarik investasi menurun dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sulit tercapai,” jelasnya.
“Oleh karena itu, pembahasan mengenai defisit APBD harus dilihat sebagai upaya untuk mengidentifikasi sumber-sumber masalah ekonomi dan merumuskan solusi yang komprehensif, guna menciptakan ekonomi daerah yang lebih mandiri dan berkelanjutan,” kata Filep lagi.
Dia lantas menguraikan sejumlah poin identifikasi permasalahan yang signifikan terkait dengan penurunan pendapatan daerah di tahun sebelumnya.
Komentari tentang post ini