Senator NTT: Politik Anggaran Tidak Adil

JAKARTA-Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Provinsi NTT Adrianus Garu menilai ketimpangan pengembangan ekonomi dan pembangunan di Indonesia disebabkan oleh kebijakan keuangan negara yang terlalu menumpuk atau terkonsentrasi dipusat. Karena itu, Indonesia tidak akan pernah mengalami kemajuan jika desain penganggaran nasional tidak berdasarkan sistem keadilan. “Selama ini yang berlaku adalah 70 persen dana APBN untuk pemerintah pusat. Hanya 30 persen yang dikucurkan ke daerah. Ini kan tidak adil,” ujar Adrianus di Jakarta, Minggu (23/8).
Karena itu, anggota senator asal NTT ini mengusulkan sistem perimbangan keuangan pusat dan daerah harus diubah persentasenya. Jika selama ini, pemerintah pusat mendapat porsi anggaran terbesar maka kedepan harus diubah dengan memberikan alokasi APBN lebih besar ke daerah. “Saya menguslkan agar dibalik yaitu 70 persen untuk daerah dan 30 persen untuk pemerintah pusat. Jika usulan itu banyak pertentangan, harus imbang yaitu 50 persen untuk pusat dan 50 persen untuk daerah,” tuturnya.
Dia menjelaskan, jika politik anggaran nasional ini tidak diubah maka pemerataan pembangunan yang menjadi cita-cita pemerintah tidak akan terwujud. Bahkan dampak dari ketidakadilan alokasi anggaran ini, banyak kepala daerah yang datang ke Jakarta hanya untuk mencari celah guna mendapatkan tambahan anggaran.“Fenomena kepala daerah lebih sering di wilayah lain bukan kesalahan para kepala daerah tetapi politik anggaran yang tidak adil,” ujarnya.
Secara terpisah, anggota Komisi III DPR RI Faizal Bakri mengatakan ketimpangan wilayah di Indonesia tidak akan akan semakin melebar bila pemerintah tetap menggunakan pengalokasian anggaran pembangunan berdasarkan pendekatan jumlah penduduk. “Pemerintah sudah saatnya menerapkan sistem keadilan dalam sistem penganggaran kita dan persentasenya tidak perlu 50:50 tetapi bisa 70:30 atau 60:40. Kalau pendekatannya hanya terfokus pada jumlah penduduk maka daerah berpenduduk sedikit tidak akan pernah bisa maju,” tukasnya.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar (PG) dari kubu Agung Laksono (AL) Agun Gunanjar menilai, fenomena para kepala daerah lebih sering di Jakarta atau wilayah lainnya daripada di daerahnya sendiri terjadi karena politik anggaran yang keliru di negara ini. Anggaran masih lebih besar menumpuk dan berada di Jakarta.
Menurut dia, fenomena para kepala daerah lebih sering di Jakarta bukan baru terjadi sekarang. Fenomena itu sudah mulai terjadi sejak zaman reformasi. “Jangan salahkan kepala daerah atau dinas-dinas di daerah. Politik anggaran yang tidak benar. Kalau mau diubah kebijakannya, yang banyak dikucurkan ke daerah. Dana untuk kementerian sedikit saja,” kata Agun di Jakarta, Sabtu (22/8).
Ia mengasosiasikan dengan sebuah organisasi. Menurutnya, organisasi itu menganut piramida yaitu hanya sedikit di pucuk pimpinan dan banyak yang berada di bawahnya. Namun, dalam politik anggaran di negara ini, malah mengambil piramida terbalik, yaitu yang banyak mendapat anggaran malah di pucuk organisasi yaitu di pusat.