JAKARTA-Pernyataan Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Benny K. Harman yang seide dengan Front Pembela Islam (FPI) agar mencopot Kapolda Jawa Barat Irjen Pol. Anton Charliyan paska bentrokan antara Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) dengan FPI di Bandung (12/1) menuai kritik.
Permintaan anak buah SBY itu dianggap berlebihan.
“Apa yang disampaikan oleh Benny K. Harman terkait posisi Anton Charliyan misalnya, bahwa aktif berorganisasi merupakan pelanggaran UU, adalah berlebihan. Sepanjang tidak ada konflik kepentingan yang menguntungkan maka aktif berorganisasi adalah sesuatu yang wajar,” ujar Ketua Setara Institute, Hendardi di Jakarta, Senin (15/1).
Menurutnya, posisi Anton Charliyan yang menjadi pembina organisasi GMBI tidak perlu dipersoalkan.
Apalagi, bagi seorang pejabat, menjadi pembina organisasi adalah sesuatu yang wajar dan lumrah.
Bahkan ada banyak pejabat menjadi pembina dan pengurus organisasi kemasyarakatan, baik itu organisasi kesehatan, hobby, olahraga, maupun ormas.
“Jadi tidak ada hubungan antara kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki oleh seseorang, kemudian dia tidak boleh menjadi pembina organisasi,” terangnya.
Seperti diketahui, kontroversi kericuhan antara GMBI dan FPI di Bandung (12/1) berbuntut kritik dan desakan pencopotan terhadap Kapolda Jabar Irjen Pol. Anton Charliyan yang juga menjadi pembina organisasi GMBI tersebut.
