JAKARTA-Pemerintah harus memastikan penyelenggaraan pemilu 2024 harus adil, transparan, akuntable dan bebas dari intervensi yang merugikan demokrasi.
Kesuksesan penyelenggaraan pesta demokrasi lima tahunan rakyat Indonesia ini sangat menentukan arah pembangunan ekonomi Indonesia kedepan sekaligus menopang kebangkitan sector Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang kini mati suri.
Pendiri sekaligus Ketua Yayasan Syariah Hardjuno Wiwoho (SHW) Center Hardjuno Wiwoho mengatakan, pemilu memberikan kesempatan bagi UMKM untuk memilih calon pemimpin yang memiliki pemahaman dan komitmen terhadap kepentingan sektor UMKM
“Karena itu, sebagai pelaku usaha kecil, kami berharap pemimpin nasional kedepan harus punya keberpihakan kepada sector UMKM. Karena itu, tinjau rekam jejak calon pemimpin, termasuk tindakan dan kebijakan yang mereka usulkan, apakah mendukung sector UMKM. Kalau tidak mendukung UMKM ya, jangan didukung,” ujar Hardjuno Wiwoho di Jakarta, Rabu (18/10).
Di Indonesia tegas Hardjuno, UMKM menjadi tulang punggung perekonomian nasional.
Kontribusinya sangat besar dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.
Dia menambahkan, UMKM memiliki stakeholder yang sangat penting dalam menentukan arah dan kebijakan ekonomi.
Salah satu cara paling efektif untuk mempengaruhi kebijakan yang mendukung UMKM adalah dengan menggunakan hak pilih dalam pemilu untuk memilih pemimpin yang akan mewakili kepentingan UMKM di tingkat nasional.
