Kebijakan ini menyentuh sektor yang sangat sensitif dan strategis, karena menyangkut hajat hidup jutaan rakyat yang selama ini terabaikan dan hanya menjadi objek penderita.
Menariknya, serangan tidak berhenti pada Zulhas.
Isu kemudian melebar ke figur kabinet yang diduduki oleh Menteri PAN seperti Yandri Susanto, Menteri Perdagangan, hingga muncul aksi demonstrasi di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dari Aliansi yang memiliki keterkaitan dengan kelompok tertentu.
Dalam negara demokrasi, penyampaian aspirasi tentu sah.
Namun publik juga berhak bertanya: mengapa isu ini berkembang secara simultan dan saling terhubung, dari bencana, kebijakan pangan, hingga kementerian teknis yang semuanya diamanatkan Presiden kepada PAN.
Lebih jauh, narasi hoax yang beredar mulai mengarah secara sistematis pada tudingan mengenai kepemilikan perusahaan Presiden Prabowo Subianto di wilayah-wilayah terdampak bencana seperti Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.
Jika ditarik lebih dalam, arah isu ini menunjukkan bahwa yang disasar bukan hanya Zulhas sebagai individu, tetapi mengarah pada PAN sebagai parpol yang setia sejalan dengan Presiden Prabowo, menjadi “pagar betis” sekqligus eksekutor dalam menjaga dan mengamankan kebijakan strategis Presiden dalam upaya mensejahterakan rakyat.
