Dalam konteks kebijakan pangan, publik perlu memahami bahwa sektor ini selama bertahun-tahun tidak lepas dari praktik rente, permainan distribusi, dan mafia tata niaga.
Ketika pemerintah mulai menata ulang sistem, memperpendek rantai distribusi, dan memastikan harga gabah berpihak pada petani, pupuk murah, maka kepentingan lama yang selama ini diuntungkan oleh sistem tersebut berpotensi merasa terganggu.
Di titik inilah, serangan narasi sering kali muncul bukan untuk memperbaiki kebijakan, tetapi untuk melemahkan figur yang menjalankan kebijakan tersebut.
Opini ini tidak dimaksudkan untuk menutup ruang kritik terhadap Zulkifli Hasan atau pemerintah.
Kritik adalah bagian penting dari demokrasi.
Namun kritik yang sehat harus dibangun di atas data, konteks, dan niat memperbaiki, bukan hoaks, fitnah, atau eksploitasi bencana kemanusiaan, serta bertujuan memecah belah bangsa.
Pertanyaan “Siapa Membidik Zulkifli Hasan?” pada akhirnya mengajak kita semua untuk berpikir lebih jernih: apakah yang kita saksikan hari ini adalah kritik kebijakan, atau pertarungan kepentingan yang merasa terusik oleh perubahan kebijakan yang sepenuhnya memihak kepentingan rakyat.
Mengutip pernyataan Menhan Syafrie Syamsudin dalam berbagai kesempatan, bahwa tidak boleh ada republik dalam republik, tidak boleh negara dikuasai oleh mafia, negara harus kuat agar dapat menjaga kekayaan dan mensejahterakan rakyat.
