“Tidak ada sanksi bagi kader yang berbeda pilihan, kita sudah biasa dalam perbedaan,” terangnya.
Didesak siapa yang akan membuka Rakornas tersebut, Kaban menyerahkan kepada panitia DPP PBB. Karena itu hak panitia.
“Itu wewenang DPP PBB, kita serahkan saja kepada mereka,” pungkasnya. ***
Scroll untuk lanjutkan membaca.
Halaman :
Komentari tentang post ini