Dia pun mengulas soal ilmu di Amerika Serikat dan di beberapa negara yang dibahasakan dengan istilah lame duck atau bebek lumpuh.
Di mana, Presiden itu harus dibatasi karena sangat potensial menggunakan kekuasaannya.
Apalagi, presiden incumbent yang sangat mungkin menggunakan kekuasaannya untuk mendorong calon tertentu untuk menjadi the next presiden.
“Nah kita tidak mengatur apa-apa soal apa lame duck itu, padahal di beberapa negara itu diatur. Misalnya presiden sudah tidak boleh lagi mengambil langkah-langkah penting yang berkaitan dengan keuangan dan berkaitan dengan jabatan. Itu enggak boleh lah dihalangi,” jelas dia.
“Indonesia itu sama negara yang sama sekali tidak mengatur lame ducknya seorang presiden padahal bahaya sekali,” sambung Zainal.
Hal ini penting karena kekhawatiran yang disampaikan Zainal sebagai poin kedua.
Yakni dia mengkhawatirkan gejala penggunaan uang negara secara berlebihan.
Di mana, akan muncul program-program bantuan langsung tunai atau BLT kepada masyarakat jelang Pemilu.
Zainal menilai, hal-hal itu bakal dilakukan untuk meninabobokan rakyat dan lupa atas problem demokrasi yang dilakukan oleh pengusaha untuk memuluskan calon yang didukung.
Padahal, dia menyebut, BLT yang diberikan merupakan uang rakyat dan bukan uang presiden.
