Lebih lanjut disampaikannya, sistem IT ini merupakan bentuk kesepakatan bersama antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Prov. Jatim, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Balai Karantina Pertanian dan Ikan. Disperindag sebagai Satuan Administrasi Pangkal (Satminkal) dan pusat datanya nantinya disentralkan di Disperindag Prov. Jatim.
Dalam kesempatan itu, Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim meminta ijin kepada pemerintah pusat untuk mengkoordinir proses pra dan pasca ekspor impor melalui penerapan sistem IT di Jatim, sehingga sistem dan prosesnya dapat terukur. Teknologinya disepakati bersama, ada regulasi yang disepakati bersama yakni melalui Pergub.
Desain infrastruktur teknologi informasi perlu memperhatikan kepentingan semua pihak yang berkepentingan dengan kepabeanan dan menjadikan sistem pemantau handal.Semua hal harus mampu dikompromikan sehingga sistem yang dibangun bisa lebih terintegrasi. Banyak sektor kuat di dalam urusan kepabeanan dan ekspor impor.
Sementara itu, Mendag, Rachmat Gobel mengatakan, terdapat empat poin masukan yang dapat dilakukan untuk memperbaiki proses ekspor impor ini. Pertama barang yang sudah masuk ke terminal petikemas tanpa ijin dari kementerian atau lembaga secepatnya harus dikeluarkan ke tempat penimbunan sementara sehingga tidak menjadi beban waktu bongkar muat barang (dwelling time). Kedua, mengembalikan fungsi terminal petikemas sebagai tempat untuk kegiatan bongkar muatbukan sebagai tempat penimbunan barang, Ketiga, barang-barang di terminal petikemas yang sedang menunggu proses penyelesaian kepabean, namun masih menunggu proses analisis identifikasi dan klarifikasi atas barang tersebut, seharusnya tanggung jawab bea cukai dan otoritas pelabuhan. Dan Keempat, barang-barang impor yang belum memiliki ijin dari kementerian atau lembaga, tidak diperbolehkan untuk melakukan bongkar muat atau mengeluarkan barang. “Ini disebabkan karena setiap importir sebelum memasukkan barang, kawasan pabean wajib mengetahui ketentuan impor yang berlaku atas barang tersebut di suatu negara,” pungkasnya.
