Sistem Keuangan Indonesia Stabil dan Aman

JAKARTA-Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan kondisi sistem keuangan Indonesia masih stabil dan aman meskipun kondisi perekonomian global yang penuh ketidakpastian.

“Keseluruhan aspek yang dilihat oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan menunjukkan sistem keuangan kita dalam kondisi normal dan berjalan baik,” tegas Menkeu pada acara Konferensi Pers Komite Stabilitas Sistem Keungan (KSSK) di Lobby Gedung Djuanda I, Komplek Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Selasa (29/1).

Bersama Menkeu hadir pula Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Halim Alamsyah.

Masing-masing pihak menyampaikan hasil kajiannya dan kebijakan dari institusinya serta koordinasi bauran kebijakan dalam rangka menjaga kestabilan sektor keuangan, mendorong perekonomian, meningkatkan investasi dan mendorong ekspor serta memberikan signal kepada para pelaku ekonomi bahwa pihak Pemerintah dan otoritas terkait terus berupaya menjaga perekonomian Indonesia yang sehat dan tumbuh.

Menkeu mengatakan penerimaan negara secara keseluruhan untuk tahun 2018 berhasil melampaui target . Hal ini digunakan untuk menjaga stabilitas, memperbaiki distribusi serta mengakselerasi alokasi sehingga pertumbuhan perekonomian dalam rangka penurunan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Dari sisi kebijakan fiskal tahun 2018 kita tutup dengan sangat baik. Penerimaan negara mencapai 102,5% dengan pertumbuhan penerimaan perpajakan adalah sebesar 16,5% dan penerimaan negara bukan pajak meningkat 30,8%," ujarnya.

"Kita akan terus menjaga agar kebijakan fiskal tetap berfungsi untuk bisa menjaga stabilitas, memperbaiki distribusi serta mengakselerasi alokasi sehingga pertumbuhan perekonomian bisa makin terjaga dan penurunan kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat bisa terus ditingkatkan,” kata Menkeu.

Dari sisi belanja tahun 2018 yang makin tumbuh serta defisit APBN 2018 yang jauh lebih kecil dari tahun 2017, Pemerintah percaya diri perekonomian telah dikelola dengan lebih baik dari periode sebelumnya.

“Kita melihat dari sisi belanja negara (tahun 2018) yang tereksekusi secara baik yaitu pertumbuhannya 9,7% dari tahun lalu (2017) dimana belanja dari Pemerintah Pusat naik 14,2% dan belanja transfer ke daerah naik 2,1%. Seperti diketahui bahwa dengan defisit APBN 2018 yang jauh lebih kecil dari yang diundangkan yaitu sebesar 1,76% terhadap GDP atau lebih kecil dari 2,19% yang ada di dalam Undang-undang APBN, kita mampu untuk terus menjaga confident terhadap perekonomian nasional terutama tahun 2018 ditengah gejolak global,” tambahnya.

Lebih jauh, Menkeu menegaskan APBN yang sehat dan kuat dapat dilihat pula antara lain dari sisi keseimbangan primer. Tahun 2018, defisit keseimbangan primer Indonesia jauh lebih kecil daripada tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan fungsi pembiayaan dan defisit financing bisa dikelola dengan baik.

“Kita juga melihat kekuatan dan kesehatan APBN dilihat primary balance kita yang tahun 2018 ditutup hanya dengan Rp1,8 triliun defisit. Ini sangat berbeda jauh dengan tahun lalu dimana primary balance mencapai Rp124,4 triliun. Menggambarkan APBN yang sangat sehat,” tegas Menkeu.

Dengan gambaran kinerja tahun 2018 tersebut, Pemerintah bersama-sama dengan seluruh stakeholders terkait seperti BI, OJK dan LPS akan terus bersinergi dan bekerjasama dalam menjaga stabilitas sektor keuangan dan perekonomian Indonesia tahun 2019.