“Atas dasar apa kader diberikan reward atau punishment. Ini harus jelas dihadirkan oleh parpol, supaya tidak menimbulkan kesewenangan karena ada rujukan yang jelas,” tegasnya.
Harus jelas tolok ukur pemecatan kader, apakah karena melakukan tindak pidana korupsi, atah karena hal dan lain. “Dengan demikian ada rujukannya kapan kader sekedar dinonaktifkan sampai dipecat.Kalau tidak seperti ini yang rugi partai itu sendiri,” terangnya. ***
Scroll untuk lanjutkan membaca.
Halaman :
