Dikatakan Wiwik, apa yang terjadi di PKS juga sama terjadi di partai lain. Friksi diantara kader tidak terwadahi secara baik sehingga tidak ada solusi. Kontestasi ini tidak berjalan objektif dan transparan.
Wiwik mengingatkan perlu ada penilaian yang terkait kader sehingga secara kelembagaan menjadi panduan bagi para elit untuk mengambil keputusan.
“Atas dasar apa kader diberikan reward atau punishment. Ini harus jelas dihadirkan oleh parpol, supaya tidak menimbulkan kesewenangan karena ada rujukan yang jelas,” tegasnya.
Harus jelas tolok ukur pemecatan kader, apakah karena melakukan tindak pidana korupsi, atah karena hal dan lain. “Dengan demikian ada rujukannya kapan kader sekedar dinonaktifkan sampai dipecat.Kalau tidak seperti ini yang rugi partai itu sendiri,” terangnya. ***
Komentari tentang post ini