“Jadi tergantung pada FPDIP dan Golkar. Meski Golkar anggota Setgab koalisi tak boleh mundur,” tandasnya.
Mahkamah Konstitusi (MK) pun lanjut Margarito, tak akan punya pilihan lain kecuali menjalankan mandat MPR RI.
“Jadi, tak usah khawatir dengan apa yang disebut pemakzulan itu. Bahwa lengsernya seorang presiden dan wapres itu biasa saja. Tak ada yang luar biasa,” tuturnya.
Yang jelas kata Hajrijanto, agar politik tidak selalu gaduh dan konflik terus-menerus, maka diperlukan konsensus nasional.
Mengingat tidak ada lembaga tertinggi negara. Sehingga institusi negara inilah yang semestinya melakukan konsesnsus dengan melibatkan ormas-ormas keagamaan dan masyarakat.
“Visi dan misi politik pemerintah pusat dan daerah saja seperti soal APBN khususnya terkait subsidi, tak akan selesai secara politik, karena subsidi itu tidak dinikmati rakyat. Juga PNS jumlahnya sangat besar dimana APBN lebih banyak untuk biaya birokrasi. Politisasi bikrokrasi tanpa keberanian mengambil keputusan, akan selalu menjadi beban APBN,” tegas politisi Golkar ini.
