JAKARTA – Rencana pemerintah mengubah skema pendanaan proyek Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) Jakarta-Indonesia mendapat kritik keras DPR.
Masalahnya porsi China mencapai 90%, sementara Indonesia hanya 10%.
“Sekarang kalau mereka disisain cuma 10%, kan 4 BUMN kita jadi penonton saja, tapi juga sudah tersandera untuk ikut proyek ini,” kata Wakil ketua Komisi VI DPR RI Mochamad Hekal di Jakarta, Selasa (1/8/2017).
Selain itu, menurut Hekal, beberapa kerugian akan dirasakan oleh BUMN, sementara asing mendapat keuntungan berlebih.
“PTPN kehilangan lahan. Ya uang dan aset-aset di awal sudah disedot dari 4 BUMN kita,” tambahnya.
Lebih jauh anggota Fraksi Partai Gerindra ini mengaku curigai adanya modus aneksasi aset PTPN dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.
“Saya khawatir ini sebenarnya modus. Jangan-jangan dari awal memang mau ngasih ke Cina, tapi ngajak BUMN dulu supaya dapat izin-izin mudah dan yang paling penting dapat tanah PTPN itu yang beribu-ribu hektar. Dan pada akhirnya kita mau kasih 90% ke investor asing,” tandasnya.
Disamping itu, lanjut dia, meskipun belum ada pencairan dari pihak swasta China untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, tetap BUMN menjadi sandera karena harus memenuhi kewajiban sebagai prasyarat perjanjian tersebut.
