JAKARTA-Peta kemiskinan di Indonesia perlu memperhitungkan kinerja daerah dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Alasannya skema dana transfer daerah hanya memperhitungkan tingkat kemiskinan yang dihadapi daerah itu. “Jadi perlu diperkenalkan sistem reward dan punishment dalam skema desentralisasi fiskal yang dikaitkan dengan kinerja penanggulanan kemiskinan daerah,” kata Direktur Indonesian Development and Islamic Studies (IDEAS) Yusuf Wibisono dalam peluncuran buku “Peta Kemiskinan Indonesia: Kondisi, Kinerja, dan Prospek Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota” di Jakarta, Kamis (19/1/2017)
Menurut Yusuf, sistem ini dibutuhkan agar upaya penanggulangan kemiskinan lebih progresif.
Selain itu, kata Yusuf, buku ini memaparkan perlunya memperhatikan karakteristik setiap daerah dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan. “Karakter daerah yang berbeda tentu membutuhkan kebijakan yang berbeda pula,” ujarnya.
Dikatakan Yusuf, identifikasi terhadap daerah prioritas penanggulangan kemiskinan menunjukkan adanya dua tipologi daerah. Yakni daerah dengan ciri utama jumlah penduduk miskin yang sangat besar yang umumnya berlokasi di Jawa. “Adapula daerah dengan tingkat kemiskinan yang sangat tinggi yang umumnya berlokasi di luar Jawa,” jelasnya.
