Selama ini, lanjut Yusuf dalam paparannya, kebijakan ekonomi cenderung bias ke sektor formal-modern, sehingga lebih banyak memberikan manfaat ke penduduk miskin perkotaan. Sementara jumlah penduduk miskin pedesaan hampir dua kali lipat dari penduduk miskin perkotaan, yakni 1,7 kali lipat sepanjang 2011-2016.
Persentase penduduk miskin pedesaan mencapai 14,6%, jauh lebih tinggi dari persentase penduduk miskin perkotaan yang rata-rata 8,4%. “Upaya penanggulangan kemiskinan tidak cukup hanya dari level nasional saja, tetapi juga penting memperhatikan aspek karakteristik daerah,”paparnya.
Buku karya itu memotret perkembangan penanggulangan kemiskinan terkini di tingkat kabupaten/kota. Di dalamnya memuat laporan yang mengukur kinerja penanggulangan kemiskinan kabupaten-kota periode 2010-2014 dengan membangun Indeks Kinerja Penanggulangan Kemiskinan Daerah.
Dari laporan tersebut menemukan Indeks Kinerja Penanggulan Kemiskinan Daerah 2010-2014 sebagian besar daerah adalah rendah. Ini artinya kinerja penanggulangan kemiskinan jauh dari predikat memuaskan. Hanya 1% dari 497 daerah yang memiliki kinerja memuaskan dalam penanggulanan kemiskinan periode 2010-2014.
Daerah dengan kinerja penanggulangan kemiskinan terbaik didominasi oleh daerah luar Jawa, sementara kantong kemiskinan sangat terkonsentrasi di Jawa. Selebihnya, keberpihakan daerah dalam penanggulangan kemiskinan cenderung rendah.
