Presiden mengaku masih bolak balik bertanya ke Kemenko Perekonomian terkait mekanisme distribusinya termasuk cara membuat klasternya. “Kemudian nanti ini dipakai untuk apa, kalau dipakai untuk misalnya menanam kakao nanti yang menerima barangnya siapa. Harus jelas semuanya. Bisa memproduksi tapi tak bisa menjual, sama saja. Semua harus clear, harus jelas, saya ingin tahun ini dikerjakan detail sehingga yang kita kerjakan tidak ‘muspro’ (sia-sia, red) betul betul bermanfaat bagi umat, betul betul mengerakkan ekonomi yang di bawah,” tegas Presiden Jokowi.
Dijelaskan Presiden, polanya sudah ada tapi masih akan dikonsultasikan kepada pelaku-pelaku yang nanti akan diberikan.
Sebelumnya pada awal sambutannya Presiden Jokowi menginginkan agar kemitraan dengan pengusaha Nahdliyin ini harus segera dikonkritkanm tidak hanya dengan pemerintah maupun BUMN tapi juga dengan pengusaha-pengusaha besar dan konglomerat. “Pekerjaan saya sekarang adalah dalam dua minggu ini saya akan pertemukan Saudara-saudara semuanya yang tergabung dalam himpunan pengusaha Nahdliyin, yang pertama dengan kementerian kementerian yang memiliki proyek proyek yang banyak. Yang kedua, akan saya pertemukan juga dengan BUMN-BUMN yang memiliki peluang dan kesempatan pada pengusaha Nahdliyin ini masuk, dalam dua minggu ini saya akan persiapkan pertemuan itu,” kata Presiden.
