Usai Ragab kepada media massa nasional, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengungkapkan bahwa Badan-Badan di MPR seperti Badan Anggaran, Badan Sosialisasi dan Badan Pengkajian serta Lembaga Pengkajian MPR telah melaporkan seluruh kinerjanya kepada Pimpinan MPR dan Pimpinan Fraksi-fraksi serta Pimpinan Kelompok DPD.
“Yang menarik adalah pembahasan soal haluan negara. Pada intinya semua pimpinan sepakat bahwa Republik Indonesia penting memiliki haluan negara. Masing-masing fraksi dan kelompok DPD menyatakan pendapatnya tentang haluan negara yang pada intinya semua setuju,” katanya.
Diutarakan Zulkifli Hasan, ada beberapa fraksi yang menyatakan soal pembentukan dan perumusan soal haluan negara perlu diatur dengan Ketetapan MPR (TAP MPR). Intinya MPR diberikan kewenangan untuk membuat TAP MPR kembali. Dengan begitu, MPR yang akan diberi kewenangan untuk merumuskan dan menyusun haluan negara.
Beberapa fraksi lain, lanjut Zulkifli Hasan, juga menyampaikan bahwa haluan negara harus memiliki kekuatan hukum yang mengikat, tapi ada juga yang berpendapat tidak perlu ada lagi yang penting lembaga-lembaga negara melaporkan kinerjnaya kepada MPR RI tidak ada sanksi apapun tapi yang memberi sanksi rakyat sendiri. Misalnya, Presiden tidak memuaskan rakyat, atau lembaga lain tidak memuaskan rakyat maka sanksinya tidak akan dipercaya rakyat dan tidak akan dipilih lagi.
