JAKARTA-Mahkamah Konstitusi (MK) telah menyelesaikan pemeriksaan perkara pengujian atas syarat usia minimal menjadi calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang diajukan melalui permohonan nomor 29/PUU-XXI/2023, 51/PUU-XXI/2023, dan 55/PUU-XXI/2023.
Ketiga perkara tersebut mempersoalkan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang mensyaratkan capres dan cawapres untuk berusia paling rendah 40 tahun.
Para pemohon meminta MK untuk menurunkan syarat usia capres dan cawapres dengan alasan bahwa syarat tersebut diskriminatif bagi kelompok orang muda, seperti yang didalilkan pada Permohonan Nomor 29/PUU-XXI/2023.
Praktisi Hukum yang juga mantan Aktivis 98 Ridwan Darmawan meminta MK menolak permohonan tersebut karena batas usia minimal capres dan cawapres bukanlah isu konstitusional, melainkan pilihan kebijakan (open legal policy) pembuat UU, yakni Pemerintah dan DPR.
Dalam beberapa putusan sebelumnya, MK konsisten berpendirian bahwa syarat usia jabatan publik merupakan open legal policy yang sepenuhnya merupakan kebebasan pembentuk undang-undang untuk mengatur.
“Ini merupakan ujian terhadap kredibilitas dan konsistensi MK tentang open legal policy syarat usia jabatan publik,” ungkap Ridwan dalam pesan tertulis kepada Redaksi, di Jakarta pada Rabu (12/20/2023).
Ridwan juga mengatakan jika MK mengabulkan permohonan tersebut, maka akan menggangu tahapan Pemilu yang sudah berjalan, karena akan terjadi perubahan peraturan teknis secara cepat, terutama mendekati waktu pendaftaran capres dan cawapres.
Oleh karena itu, sebaiknya batasan usia capres dan cawapres diformulasikan melalui perubahan legislasi secara komprehensif dan partisipatif sesuai dengan konsep open legal policy.
Ridwan menambahkan adanya komponen open legal policy sekaligus sikap tegas MK tentang syarat usia pejabat publik.
Ridwan melihat ini dari beberapa putusan MK, yaitu Putusan MK Nomor 15/PUU-V/2007, Putusan MK Nomor 37/PUU-VIII/2010, dan Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011.
Pada Putusan MK Nomor 15/PUU-V/2007 yang mengujikan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD 1945, MK memberikan penilaian UUD 1945 tidak menentukan batas minimun tertentu yang berlaku umum untuk aktivitas pemerintahan.
“Artinya UUD 1945 menyerahkan penentuan batasan usia kepada pembentuk undang-undang untuk mengaturnya. Oleh UUD 1945, hal ini dianggap sebagai bagian dari kebijakan hukum pembentuk undang-undang,” ujar Ridwan.
