Pemerintahan Prabowo-Gibran melanjutkan semangat yang sama, dengan retorika pembangunan yang mengulang logika lama: pertumbuhan ekonomi di atas penderitaan rakyat kecil.
Dalam konteks ini, Soeharto bukan sekadar sosok masa lalu, melainkan simbol dari kontinuitas pengkhianatan terhadap cita-cita sosio-demokrasi yang memuliakan Marhaen.
Pengkhianatan Soeharto terhadap sosio-nasionalisme tidak hanya terjadi karena keterbukaannya terhadap modal asing, tetapi karena ia mengubah makna nasionalisme itu sendiri.
Nasionalisme yang dirumuskan Soekarno adalah nasionalisme yang hidup dan membebaskan, yang menempatkan rakyat sebagai subjek sejarah dan menolak segala bentuk penjajahan, baik dari luar maupun dari dalam negeri.
Dalam visi itu, kebangsaan berarti solidaritas sosial dan tanggung jawab kolektif untuk menciptakan kesejahteraan bersama.
Namun di tangan Soeharto, nasionalisme direduksi menjadi alat legitimasi kekuasaan dan retorika pembangunan yang menutupi ketimpangan.
Ia menukar semangat perjuangan menjadi kepatuhan terhadap negara yang diklaim sebagai satu-satunya penjaga stabilitas.
Dalam sistem Orde Baru, negara dijadikan pusat kendali yang menundukkan segala bentuk kemandirian rakyat di bawah dalih persatuan dan pembangunan.
