Oleh: Hendardi- Ketua Dewan Nasional Setara Institute
Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan Soeharto sebagai salah satu pahlawan nasional.
Berkaitan dengan itu, publik mesti terus dididik.
Pertama, pesan kebangsaan dan kewargaan harus disampaikan kepada publik bahwa bangsa ini tidak boleh mengorbankan kepentingan bersama agar sejarah Indonesia berkontribusi bagi kepentingan masa depan.
Elite politik dan penyelenggara negara silakan saja kalau mereka mengalami amnesia sejarah, namun mereka tidak boleh memanipulasi sejarah bersama hanya karena mereka menguasai pemerintahan saat ini.
Nalar publik mesti terus dijaga, sebab hal itu merupakan esensi utama republik.
Dengan penetapan pahlawan nasional 2025, nalar publik harus tetap dipelihara.
Mana mungkin, Marsinah dan Soeharto menjadi pahlawan pada saat yang bersamaan.
Marsinah adalah aktivis buruh yang dihilangkan nyawanya oleh rezim pemerintahan saat itu yang dipimpin dan dikuasai sepenuhnya oleh Soeharto.
Di sisi lain, kalau Soeharto dan pemerintahannya bersih, baik, dan tidak kejam kepada rakyat, tidak akan ada perlawanan sipil dan tidak mungkin terjadi reformasi politik 1998.
Nalar publik yang waras tidak pernah mempersoalkan gelar pahlawan nasional bagi tokoh lain, seperti Mantan Presiden Abdurrahman Wahid, karena beliau memang layak dan pantas menjadi pahlawan nasional.
