“Diantaranya tindakan mitigasi, tindakan pendidikan masyarakat, tindakan pencegahan, pendampingan pengawasan pelaksananaan program pemerintah, penegakan hukum yang tegas, profesional dan berkeadilan, perampasan asset (asset recovery), tindakan kolaborasi pencegahan dan penindakan. Pemberantasan korupsi juga perlu penerapan UU TPPU,” demikian kata Firli yang namanya masuk dalam 10 capim KPK yang diserahkan panitia seleksi kepada Presiden.
Scroll untuk lanjutkan membaca.
Halaman :
Komentari tentang post ini