JAKARTA-BERITAMONETER.COM – Soekarno–Hatta Trade Facilitation Committee (STFC) menyatakan bahwa harmonisasi regulasi lintas kementerian jauh lebih mendesak dibandingkan wacana penggantian peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) oleh pihak swasta seperti SGS.
Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas munculnya isu publik mengenai kemungkinan privatisasi sebagian fungsi kepabeanan.
Ketua Umum STFC sekaligus Direktur Utama FIN Logistics, Andrianto Soedjarwo, menegaskan bahwa reformasi kepabeanan yang sedang dilakukan DJBC saat ini sudah berada di jalur yang benar.
Menurutnya, fokus perbaikan seharusnya diarahkan pada penguatan sistem yang ada, bukan mencabut peran lembaga strategis negara.
“Yang dibutuhkan saat ini adalah harmonisasi regulasi dari berbagai kementerian dan lembaga. Jangan setiap ada hambatan di lapangan, DJBC yang disalahkan. Padahal mereka hanya menerapkan aturan dari pemilik regulasinya,” tegas Andrianto.
Ia menjelaskan bahwa salah satu kendala terbesar dalam proses kepabeanan adalah tumpang tindihnya aturan dari berbagai kementerian.
Banyak ketentuan teknis yang dititipkan kepada DJBC untuk diterapkan, namun tanpa sosialisasi memadai, hal ini sering menimbulkan kebingungan bagi pelaku usaha maupun petugas di lapangan.
