JAKARTA-Isu keamanan Laut China Selatan yang dibicarakan Menlu Amerika Serikat Mike Pompeo dalam pertemuan dengan Menlu RI Retno LP Marsudi dan Presiden Joko Widodo harus dimanfaatkan untuk menuntaskan penggunaan nama Laut Natuna Utara sekitar Pulau Natuna.
Laut Natuna Utara digunakan Indonesia dalam peta baru NKRI tahun 2017.
Disusun sejak era Menko Maritim Rizal Ramli, 2015-2016, sejauh ini tidak ada satu pun negara tetangga di ASEAN yang memprotes nama baru itu.
Alasannya sederhana, nama Laut Natuna Utara diberikan Indonesia untuk perairan di sekitar Pulau Natuna yang sudah diakui negara-negara tetangga sebagai wilayah kedaulatan NKRI.
“Sejauh ini, satu-satunya negara di muka bumi yang keberatan dengan penggunaan nama Laut Natuna Utara itu adalah Republik Rakyat China yang dikuasai Partai Komunis China,” ujar dosen politik Asia Timur UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Teguh Santosa, dalam perbincangan di Jakarta, Jumat (30/10).
Patut diduga, ujar Teguh Santosa, China selama ini mendapatkan keuntungan historis, psikologis dan ekonomis atas penggunaan nama Laut China Selatan hingga ke perairan Indonesia di sekitar Bangka Belitung.
Keuntungan historis, psikologis dan ekonomis itu pada gilirannya dimanfaatkan China untuk semakin menancapkan hegemoni dan pengaruh di kawasan.
